Ahmad Doli Kurnia: Ukuran Keberhasilan Kementerian ATR/BPN adalah Kinerja Kementerian itu Sendiri, Bukan Atribut Baru

JAKARTA - Komisi II DPR RI menilai masih banyak masalah pertanahan yang harus diselesaikan, dibandingkan dengan penggantian seragam baru di jajaran pejabat dan pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang lengkap dengan tanda pangkat, berbaret hingga tongkat komando.

 

Baca juga: Hari Pertama MTQ ke 23, Dewan Hakim Abd Rajab: Cabang Lomba Tilawah Remaja Diikuti 20 Orang dan Sudah Tampil 2 Orang

“Ukuran keberhasilan Kementerian ATR/BPN adalah kinerja kementerian itu sendiri. Bukan atribut baru, bagus, atau tidak. Masih banyak masalah pertanahan di negara ini yang harus diselesaikan, ” ujar Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung kepada wartawan, Rabu kemarin (27/7/2022). Pihaknya, lanjut Doli, serta masyarakat tentunya, menunggu terobosan baru dari Kementerian ATR/BPN, bukan kostum di jajarannya.

 

Baca juga: Untuk Pembangunan Jalan Minasate'ne dan Tondong Tallasa, Gubernur Sulsel Gelontorkan Anggaran 30 Milyar

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang. Ia menilai penggantian seragam baru di Kementerian ATR/BPN jelas tidak dibutuhkan dalam menjalankan tugas maupun fungsi Kementerian ATR/BPN, terlebih dalam pemberantasan mafia tanah.

 

Baca juga: Bertabur Karya Pembangunan, Ini Uraian Prestasi Prestisius Kabupaten Barru 1 Tahun Terakhir

"Pejabat ATR/ BPN bukan penegak hukum, bukan penyidik. Yang diperlukan saat ini bukan baret dan tongkat komando, tapi  pikiran dan hati para pejabat. Pegawai ATR/ BPN bisa terpanggil tegak lurus bekerja sesuai fungsi dan tugasnya dalam melayani masyarakat serta tidak masuk dalam sindikasi mafia pertanahan, " ujar Junimart dalam kesempatan yang berbeda.

 

Baca juga: Mensos Risma: Saya Minta Balai Laksanakan Multilayanan Multifungsi Tangani Semua Masalah Sosial

Junimart juga mempertanyakan filosofi dan urgensi dari kebijakan baru dari Menteri ATR/BPN yang baru, Hadi Tjahjanto tersebut. Politisi dari Fraksi PDI perjuangan ini bahkan mengaku penasaran dengan korelasi dari penggunaan baret hingga tongkat komando pada peningkatan kualitas kerja Kementerian ATR/BPN ke depannya.

 

Baca juga: Komisi I DPRD Pare pare Berkunjung di Kantor Dinas Kominfo

"Saya tidak memahami frame of reference Menteri ATR/BPN menyematkan baret dan tongkat kepada para pejabat ATR/ BPN. Apa urgensinya, apa filosofinya? Tapi Kita lihat saja nanti setelah memakai baret dan tongkat komando apakah hasil kerjanya signifikan atau tidak, ” ujar politisi yang juga merangkap sebagai Ketua panitia kerja (Panja) Mafia Tanah Komisi II DPR RI ini.

 

Dikutip dari beberapa media, Menteri ATR/BPN menjelaskan bahwa inovasi seragam baru tersebut sengaja diinisiasinya dengan harapan agar kewibawaan para kepala ATR/BPN di wilayah bertambah sehingga berani dalam memberantas mafia tanah. (ayu/aha)