Riyanta Dukung Menteri ATR Berantas Mafia Pertanahan

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Riyanta mendukung penuh aksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto yang memberantas mafia pertanahan yang masih merajalela. Ia mengusulkan agar Kementerian ATR/BPN memperbaiki administrasi pertanahan untuk meminimalisir sengketa dan konflik, serta mempersempit ruang gerak mafia tanah.  

“Pertama yang harus dilakukan adalah menegakkan disiplin di tubuh BPN. Kalau di sana ditemukan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum PNS di BPN, saya mendorong agar diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pidananya jalankan dulu, kemudian sanksi etik dan administrasinya juga harus jalan, ” terang Riyanta di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022). Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan, agar tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum.

Baca juga: Lasarus Minta Pemda Rutin Awasi Perlintasan Sebidang

“Kalau ada pelanggaran disiplin oleh PNS, harus ditegakkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bagaimana pidananya? Pidananya, ya pidana! Mengikuti aturan KUHP dan KUHAP, ” tegasnya.

Riyanta menyampaikan, sudah menjadi kewajibannya sebagai wakil rakyat untuk men-support kebijakan Menteri Hadi Tjahjanto dalam pemberantasan mafia pertanahan yang dimulai dari internal Kementerian ATR/BPN sendiri.

Baca juga: Tersangka Kasus Penyalahgunaan Dana Pegawai Sara Bagian Kesra Barru Sudah Ditahan di Lapas

“Saat bertemu di kantornya, banyak saran yang saya sampaikan kepada beliau agar mengambil langkah-langkah pembinaan termasuk bersih-bersih. Menteri ini ada satu niatan yang baik yang tulus. Tugas kita sekarang mendukung menteri. Fungsi DPR yang kaitannya dengan pengawasan, tidak mesti teriak-teriak. Ketika pemerintah sudah benar, kita support, ” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam sebuah diskusi publik bertajuk "Mafia Tanah Membuat Konsumen Sengsara", Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengungkapkan, dalam memberantas praktik mafia tanah, pihaknya bersinergi dengan Polri dan Kejaksaan RI dengan membentuk Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Pertanahan.

Baca juga: Lokasi Dipomelopindan, Diduga Masuk Kawasan HL Versi Avenza Peta 362 Revisi RTRW Substansi Kehutanan

"Saya sampaikan kepada satuan tugas yang ada di lapangan, jangan takut, kita harus berani. Kalau kita tidak bergerak, maka mafia tanah juga akan senang. Tujuan kita adalah menyelamatkan negara, " pungkasnya. (es/aha)